Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dalam Rapat Kerja antara Komisi V dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Korlantas Polri dan Basarnas di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Foto: Arief/Man

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama memberikan apresiasi atas penanganan pelaksanaan Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) yang relatif baik kepada 5 Kementerian/Lembaga selaku mitra kerja terkait yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Meski demikian, Suryadi tetap memberikan beberapa catatan evaluasi yang dinilai bisa diperbaiki untuk mempersiapkan arus mobilitas masyarakat jelang perayaan Lebaran nanti.

“Saya apresiasi secara keseluruhan penanganan Nataru kita pada tahun ini yang relatif cukup bagus, terutama koordinasi 5 Kementerian/Lembaga ini. Namun demikian, karena pelayanan angkutan Nataru atau angkutan lebaran nanti merupakan pelayanan yang selain lancar, tapi yang paling utama adalah keselamatan, saya ada beberapa catatan,” ujar SJP, sapaan akrab Suryadi Jaya Purnama, dalam Rapat Kerja antara Komisi V dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Korlantas Polri dan Basarnas di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). 

Adapun catatan pertama, SJP menyoroti tingginya angka kecelakaan di Tol Cipali. Politisi Fraksi PKS itu meyakini tingginya angka kecelakaan di Tol Cipali merupakan anomali dari baiknya konstruksi dan standar pelayanan minimal tol tersebut. menyebutkan, dari data Kementerian Perhubungan, tingginya angka kecelakaan dapat dianalogikan dengan 1 korban/1 KM. Terkait hal itu, SJP menilai hal tersebut terjadi akibat adanya gap kecepatan antar kendaraan yang bisa mencapai hingga 100 KM lebih.

“Jadi kendaraan yang cepat bisa 150 KM, kemudian ada kendaraan-kendaraan besar, kendaraan tronton itu 40 km. Ini terlalu jauh perbedaannya, padahal kan disarankan itu perbedaan kecepatan di dalam jalan tol itu sekitar kurang lebih 30 KM. Nah, ini mungkin perlu dievaluasi regulasinya supaya tidak jalannya sudah bagus, tapi karena pengaturan kecepatan ini tidak diatur akhirnya terjadi kecelakaan,” ucap Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut.

Lebih lanjut, SJP juga menyoroti tentang kendaraan roda dua. Walaupun pemerintah menyediakan subsidi angkutan nataru atau lebaran gratis, penggunaan kendaraan roda dua di kalangan masyarakat disebutnya tetap tidak berkurang. Sayangnya, kendaraan roda dua ini memiliki angka kecelakaan yang paling besar dalam lalu lintas darat. Hal itu dinilai karena faktor keselamatannya yang sangat minim. Salah satu penyebabnya itu adalah karena kecepatan yang tidak terkendali.

“Bayangkan misalnya motor yang beredar di Indonesia ini itu kecepatannya sampai 240 km/jam dan itu dijual secara legal, tapi di mana jalan yang membolehkan kecepatan di atas 200 km? Mestinya, Kementerian Perindustrian itu membatasi kecepatan kendaraan roda dua yang beredar di masyarakat. Kita tidak menyediakan jalan yang memungkinkan kendaraan itu dengan kecepatan tinggi, tapi pemerintah menjual barang yang tidak sarananya,” katanya. 

Ke depannya, SJP berharap kelancaran pelaksanaan angkutan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan. “Saya merasakan, di lapangan juga koordinasinya relatif cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. (pun,adl/aha)